Siswa Gagal SNBP – Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 banyak sekolah yang ternyata belum proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Hal itu menyebabkan banyak siswa kelas 12 yang tidak bisa mengikuti SNBP 2025. Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan menilai, saat ini sekolah tidak cukup hanya meminta atas banyaknya siswa yang gagal ikut SNBP karena kelalaian pengisian PDSS.
“Tentu tidak cukup hanya dengan meminta maaf dan seolah masalah selesai. Dalam hal ini perlu evaluasi secara lebih komprehensif untuk dapat meminimalisasi terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang,” kata Edi kepada sidarta-kemenagbali.com, Sabtu (8/2/2025).
Menurut Edi, ke depannya perlu dibuat mekanisme kontrol yang ketat antara penyelenggara SNBP dengan dinas pendidikan daerah dan juga sekolah.
Kepala sekolah punya peran krusial
Sehingga, jika ada indikasi proses input data tidak berjalan lancar akan bisa langsung di tangani secara cepat di tingkat sekolah.
“Jangan lupa juga bahwa kepala sekolah perannya krusial, yakni harus jadi pihak yang mengontrol penuh proses tersebut secara terus menerus,” ujarnya.
Edi menilai, jika ada pekerjaan yang tidak beres dalam proses pengisian PDSS maka kepala sekolah perlu ambil alih tugas atau menyediakan satu admin cadangan.
Selain itu, lanjut Edi, sistem input data juga perlu di integrasikan dengan lebih baik. Seperti input prestasi siswa per semester sejak mereka sekolah dapat terintegrasi langsung dengan sistem PDSS.
“Kalau pun tidak terintegrasi langsung, maka data tersebut untuk keperluan SNBP harusnya sudah ada dan tinggal di reviu untuk di kirim atau validasi saja untuk keperluan SNBP,” ungkapnya.
Ke depannya, sekolah tidak perlu input satu per satu data ratusan siswa ke PDSS. Selain itu, validasi dari pihak sekolah juga tidak perlu menunggu semua siswa selesai di input.
“Validasi yang diakui SNBP cukup dari validasi per individu siswa saja,” jelas Edi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Sanintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro juga akan mengevaluasi sistem SNPMB 2025.
Hal ini di lakukan pasca-banyak siswa yang sempat terancam tidak bisa daftar SNBP 2025 karena sekolah belum melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Menurut Satryo, siswa mahjong yang telah berjuang selama bertahun-tahun tidak boleh di rugikan hanya karena kendala administratif.
“Kita harus lihat cara solusi yang terbaik, bukan karena sistemnya bermasalah lantas mengorbankan siswa yang sudah berjuang,” kata Satryo di kutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (8/2/2025).
Satryo mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi sistem terkait integrasi data antara sekolah dan lembaga seleksi nasional.
Sebab, menurut dia, keterlambatan input data dan perubahan sistem di saat-saat terakhir telah menimbulkan kepanikan di kalangan peserta dan sekolah.
“Kalau memang ada siswa yang terdampak karena sistem yang belum siap, kami akan mencari jalan tengah agar tidak ada yang di rugikan,” ujarnya.
Finalisasi PDSS di perpanjang 4 kali
Karena banyak sekolah yang belum melakukan finalisasi data, panitia SNPMB 2025 sudah empat kali memperpanjang proses finalisasi PDSS.
Padahal pengisian PDSS sudah di beri batas waktu yakni sejak 6-31 Januari 2025. Namun karena banyak sekolah belum melakukan finalisasi data dan menyebabkan ratusan siswa tidak bisa ikut SNBP, maka panitia SNPMB memperpanjang proses finalisasi pada 2 Februari.
Lalu di perpanjang lagi hingga 5 Februari 2025. Kemudian panitia SNPMB memperpanjang lagi proses finalisasi hingga 7 Februari 2025.
Karena masih banyak sekolah yang belum melakukan finalisasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pun akhirnya memperpanjang lagi masa finalisasi.
Kali ini Satryo memutuskan untuk memperpanjang masa finalisasi lagi hingga 8 Februari 2025 pukul 04.00 WIB.
“Jadi ada waktu 9 jam untuk sekolah-sekolah memastikan, memasukkan data anak-anak yang memang akan di usulkan untuk program SNBP SNPMB,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam keterangan resminya, Jumat (7/2/2025) malam.
Satryo mengatakan, kebijakan perpanjangan waktu pendaftaran di lakukan untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dari banyak sekolah. Satryo menduga pihak sekolah mungkin belum sempat menginput data.
“Kami masih memberi peluang kepada mereka supaya nasib anak-anak itu masih bisa kita bantu untuk di perjuangkan,” ujar Satryo.
Ia berharap, pihak sekolah dapat memanfaatkan waktu perpanjangan ini dengan sebaik mungkin.
Adapun sekolah yang bisa ikut perpanjangan ini hanya sekolah yang sudah melengkapi siswa yang memenuhi syarat, sudah melengkapi nilai, namun belum melakukan finalisasi.
Selain persoalan finalisasi nilai, hasil evaluasi SNPMB juga menemukan sekolah yang sudah melengkapi nilai pada sebagian besar siswa, namun masih terkendala di beberapa siswa.
“Sampai batas waktu pengisian PDSS berakhir slot bonus new member 100, sekolah tidak mampu memfinalkan nilai sebagian kecil siswa. Hal ini berdampak kepada siswa yang memenuhi syarat yang sudah lengkap pengisian nilai rapornya menjadi gagal terfinalisasi. Panitia SNPMB memberikan kesempatan untuk finalisasi siswa yang telah lengkap,” ujar Ketua Umun Tim Penanggungjawab SNPMB 2025 Eduart Wolok di kutip dari keterangan tertulis Jumat.
Bila ada sekolah yang sudah mengisi PDSS, namun ada beberapa siswa belum terisi nilainya di sistem SNPMB, maka wajib mengirim email dan dokumen dan untuk mengirim email ke [email protected].
Protes para siswa
Sebelum masa perpanjangan finalisasi PDSS, ratusan siswa melakukan demonstrasi di disekolah karena tidak bisa ikut SNBP akibat pengisian PDSS yang belum rampung.
Misalnya, siswa sekolah SMKN 10 Medan yang berdemonstrasi di sekolahnya. Di kutip dari sidarta-kemenagbali.com (6/2/2025), ratusan siswa berdiri di tengah lapangan basket sekolah.
Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi kata-kata sindiran terkait tuntutan mereka karena tak bisa mengikuti SNBP. Di antaranya,
“140 siswa gagal masuk SNBP. Ubur-ubur ikan lele, gagal SNBP, le“
Sejumlah siswa pun terdengar menyuarakan keresahannya. Bernadetha Maria Christy Manalu (17) mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan sekolah yang gagal menginput data sehingga membuat siswa tak bisa mengikuti SNBP.
“Demonya tentang pengisian PDSS kami sama sekali belum tuntas, tapi masalahnya selalu di putar-putar balik oleh pihak sekolah,” kata Bernadetha saat di wawancarai di lokasi.
Dia menyampaikan, sejauh ini ada masalah dalam penginputan data rapor semester 5 siswa sehingga tak terbaca di PDSS.
“Jadi sekolah menyatakan kami ini tetap bisa. Hanya saja mereka ini memutar balikkan terus. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak sekolah,” ujar Bernadetha.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 10 Medan, menjelaskan, PDSS tidak bisa di selesaikan karena terjadi kesalahan pada tahap finalisasi yakni data e-rapor tidak terbaca.
“Kesalahannya terjadi di finalisasi terkait data e-rapor kita yang semester 5 tidak tertarik (tak terbaca) ke sistem PDSS. Jadi, mengakibatkan anak-anak kita ini tidak bisa mendaftar jalur SNBP. Di situ masalahnya,” kata Pehulysa saat di wawancarai di sekolah pada Kamis (6/2/2025).
Ia berdalih ada faktor human error saat menginput data dan kendala sistem yang di luar dugaan. Sementara ia mengaku baru pertama kali menggunakan sistem e-rapor.
“Sebetulnya, bisa juga manual, tapi kita memilih e-rapor. Karena kalau e-rapor, kuota bisa bertambah 5 persen. Jadi, selisihnya ada 6-7 orang,” ungkapnya.
Dia menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi ke pusat terkait masalah tersebut. Namun, sampai saat ini, memikirkannya masih mengupayakan agar para siswa dapat mendaftar ke SNBP.
Demo siswa juga terjadi di Makassar
Selanjutnya, DPRD Provisi Sulawesi Selatan juga mendapat laporan bahwa ratusan siswa di SMA Negeri maupun SMA/sederajat tidak bisa mengikuti SNBP 2025 karena tidak terdaftar di PDSS.
Misalnya SMA Negeri 17 Kota Makassar. Di kutip dari sidarta-kemenagbali.com (6/2/2025), Kepala Sekolah Abu Hanafi mengakui ada kelalaian saat penginputan data siswa oleh operator memasukkan data ke sistem PDSS pada 6-31 Januari 2025. Dia beralasan, ada kendala pada akhir input dari operator yang memilah nilai secara manual.
“Itu dari rapor peserta yang memenuhi syarat karena bagian semester satu sampai dengan semester lima. Itu pada hari Jumat, 31 Januari 2025, mereka (operator) tidak sadar bahwa batas akhir penginputan hanya sampai pukul 04.00 WITA,” katanya.
Kendati demikian, bermaksud mencari jalan keluar dari permasalahan ini, mengingat ada 145 siswa-siswi SMA Negeri 17 Makassar yang di data pada jalur SNBP. Tetapi, untuk sementara ini terhenti masih menunggu bisa masuk akses PDDS.
“Untuk jumlah siswa dari 10 kelas sebanyak 360 siswa, dan jalur ini ada 145 kelas IPA dan IPS, sisa upload (unggah) nilai, kita tunggu karena kemarin aksesnya tertutup. Soal hasilnya ke depan kita tunggu, yang jelas sudah kami mencobakan masuk ke aksesnya dan di terima seperti itu,” tuturnya.
Berdasarkan kejadian tersebut, sejumlah orangtua siswa melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Provisi Sulawesi Selatan Mahmud mengatakan, kejadian kegagalan daftar di Kota Makassar terjadi tiga sekolah yakni SMA Negeri 17, SMK Negeri 1 serta SMK Negeri 2. Dan untuk daerah lain di Sulsel terdapat 38 SMA atau sederajat.
Kepala Tata Usaha SMAN 1 Cileunyi rela turun jabatan
Di kutip dari sidarta-kemenagbali.com (6/2/2025), Kepala Tata Usaha SMAN 1 Cileunyi, Daman Darmawan, mengakui jika terjadi kelalaian yang di lakukan petugas yang menginput data siswa ke PDSS.
Daman mengatakan website atau portal PDSS tiba-tiba terkunci (locked) saat petugas penginput data tengah mengunggah data beberapa siswa di semester 3.
“Saya tim teknis yang tahu lebih dari itu hanya beberapa orang saja, dan itu semua sudah tinggal di klik sebetulnya. Ya mungkin karena keterbatasan SDM. Kami juga mengakui bahwa ini keterbatasan kami, sehingga mengakibatkan kejadian seperti ini,” katanya.
Dia menuturkan, jika satu saja data siswa gagal di unggah ke PDSS. Maka secara otomatis kuota siswa secara keseluruhan menjadi gagal. Mengetahui total kuota siswa SMA 1 Cileunyi.
“Nah, yang jadi permasalahan adalah gagal finalisasi itu ternyata di sistem itu sifatnya merembet, satu gagal, semuanya gagal. Artinya tidak ter-entry satu siswa saja atau tidak selesai, itu jadi gagal semuanya. Padahal kami punya kuota itu 194 siswa,” terang dia.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak SMA 1 Cileunyi menempuh jalur prosedural. Di antaranya menghubungi dan mendatangi langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Daman mengaku tidak hanya dari SMA 1 Cileunyi saja yang mengalami masalah serupa. Ada hampir ribuan sekolah menengah yang mengalami hal yang sama dan mendatangi Kementerian.
“Alhamdulillah waktu itu kami pada hari Senin di terima langsung oleh Pak Wamen Dikdasmen. Dan kami sampaikan keluhan kami. Kami hanya satu waktu itu meminta tolong di beri kesempatan untuk membuka 5 menit, 10 menit. Apalagi bisa 1 jam, kami sudah bisa selamat,” ujarnya.
Daman mengatakan kepala SMA 1 Cileunyi siap menerima sanksi administrasi. Apabila 194 siswa SMA 1 Cileunyi gagal masuk SNBP melalui jalur yang sudah di kirim pihak sekolah.
“Sampai pernah kami sampaikan statement ketika itu kami sampaikan. Kalau memang ini harus ada punishment, kalau harus ada hukuman, jangan di berikan kepada siswa. Siswa di beri kesempatan, nanti proses punishment-nya kepada kami saja yang sudah lalai itu. Tidak optimal dalam bekerja,” kata Darman.
“Upaya adil demikian. Apakah sanksi administrasi, sanksi disiplin, dan sebagainya. Bahkan kepala sekolah kami sambil menyampaikan, saya berani bertanggung jawab menerima sanksi itu apakah penurunan pangkat, intervensi, dan sebagainya. Kalau memang ini semata-mata kesalahan kami,” ucap dia.